Nasional

LSM KANA MEMINTA PIHAK PENEGAK HUKUM UNTUK MEMERIKSA PPK YANG MELANGGAR ATURAN

 

Aceh Timur
Praktek rangkap jabatan yang melibatkan perangkat desa di Aceh Timur hadirkan kritik dari LSM KANA.dan Humas KANA ( IWAN ),
(Kamis, 28 Maret 2019)
Seperti diketahui beberapa perangkat desa di kabupaten Aceh Timur dinyatakan diterima menjadi anggota PPK melalui seleksi yang di gelar KIP Aceh Timur beberapa waktu lalu.
Menurut Amatan LSM KANA Dan Humas Kana Iwan, bahwa salah satu keuchik Kabupaten Aceh Timur telah melakukan Pembiaran karena tidak menerapkan Surat Edaran tentang Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, tentang Larangan rangkap jabatan TPPMD dengan penyelenggara pemilu, PPK, Panwascam, PPS, dan PPL bagi perangkat desa.
Sementara itu LSM KANA menilai rangkap jabatan ini tidak dapat menciptakan pelayanan publik yang maksimal karena masalah pemilu adalah kejujuran dan saraf akan praktek KKN.
_”Perangkat desa yang terlibat menjadi anggota PPS ataupun PPK sudah pasti tidak bisa menciptakan pelayanan publik yang maksimal,karena masalah pemilu adalah kejujuran selain itu hal ini saraf dengan KKN (korupsi kolusi dan nepotisme) karena bagaimana mungkin dalam hal ini LSM KANA tidak angkat bicara soal ini sementara mereka pahami bahwa ada regulasinya yang melarang dabel JOB.”_ Jelas LSM KANA.
LSM KANA juga mengatakan “Pihak KEPOLISIAN ,PANWASLU dan KIP Aceh Timur harus tegas menyikapi hal ini, sehingga tidak menjadi polemik kedepannya, jelas LSM KANA, sembari meminta pihak kepolisian untuk periksa PPK yang dabel job, dan keuchik terkait yang di nilai melakukan pembiaran dabel job,dan mengambil gaji dabel yang merugikan negara.

LSM KANA Juga meminta kepada pihak KIP Dan PANWASLU Aceh Timur untuk segera memanggil peserta yang diduga rangkap jabatan.
Ditegaskan, para PPK dan PPS terpilih dan diduga rangkap jabatan itu harus diminta bertanggung jawab penuh tentang pelanggaran yang sangat krusial yang di lakukannya sebagai mana yang tertuang dalam fakta integritas saat hendak mendaftar..
“KIP dan panwaslu Aceh Timur harus tindak tegas tentang PPS dan PPK yang berinisial ZF dan FA yang tersenyilir dabel JOB.

PANWASLU dan KIP Aceh Timur jangan Tutup mata atau menunggu laporan resmi baru bertindak tentang hal ini karena dalam dabel jabatan akan terindikasi KKN karena masalah pemilu adalah masalah kejujuran.
.
Ketua KIP Aceh Timur ZAINAL saat di komfirmasi wartawan ini mengatakan kalau memang terbukti akan kami panggil dan akan kami tindak tegas,ungkap Zainal ketua KIP Aceh Timur.

( iwan) Aceh Timur.

Beritasepekan.Net

Beritasepekan.net tidak hanya menerbitkan portal berita online, kami juga menerbitkan buletin / tabloid mingguan yang kami rangkum dalam waktu 1 minggu terakhir.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close