Nasional

Jelang Pilpres, Kesbangpol Minta Ormas dan LSM Tertib Laporkan Kegiatan

 

Beritasepekan.net=Iklim politik yang akhir-akhir ini memanas jelang Pemilihan Presiden membuat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor angkat bicara. Pada dasarnya, tidak ada satu pun instrumen negara yang melarang suatu Organisasi Kemasyarakatan atau Lembaga Swadaya Masyarakat untuk berafiliasi ke kencah politik. Apapun kegiatan suatu ormas atau pun LSM, selagi tidak bertentangan dengan aturan yang ada, semua sah-sah saja.

Demikian diungkapkan Kepala Seksi Bina Politik dan Kelembagaan pada Kesbangpol Kabupaten Bogor, Sujana Azhari, saat ditemui di ruang kerjanya (8/4). Dikatakannya, suatu Ormas atau pun LSM pada dasarnya didirikan secara nirlaba, dalam artian tidak untuk mencari sebanyak-banyaknya keuntungan atau sebagai sumber pendapatan. Di sisi lain, Ormas dan LSM memiliki fungsi mitra kontrol sosial, pemerintah, atau pun untuk tujuan sosial seperti tujuan membantu masyarakat. Pria yang akrab disapa Sujana itu juga menegaskan, setiap organisasi memiliki Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga (AD-ART). Usaha-usaha yang dilakukan kemudian oleh organisasi tersebut, semestinya mengacu pada AD-ART maupun Peraturan Organisasi masing-masing.

“Kalau secara undang-undang, sah-sah saja suatu Ormas atau LSM berpolitik. Tidak ada masalah selagi tidak melanggar aturan yang ada. Yang menjadi fokus perhatian kita adalah pembinaan organisasi. Ada 223 Ormas dan LSM yang terdata di Kesbangpol Kabupaten Bogor. Tapi tidak semuanya aktif melaporkan kegiatan mereka secara tertulis,” ujarnya.

Sujana menegaskan, bila mengacu pada Undang-Undang Keormasan, semestinya setiap organisasi dan LSM yang sudah terdaftar di Kesbangpol melaporkan kegiatan mereka. Dari 223 Ormas dan LSM yang terdaftar di Kesbangpol, kata Sujana, yang aktif melaporkan kegiatan mereka secara tertulis tidak lebih dari 10 persennya. Sisanya hanya laporan-laporan secaran non-formal seperti melalui lisan maupun pesan instan.

“Kalau ditanya organisasi yang aktif, banyak kok yang aktif. Ada sekitar 60 persen yang organisasi yang masih aktif. Kita juga sering diundang berkegiatan. Cuma kan sebatas laporan lisan. Itu sudah bagus kok. Tapi alangkah lebih baik lagi kalau ada laporan tertulis. Sehingga kita bisa tahu, mana sih organisasi yang masih aktif dan tidak aktif. Kita juga bisa tahu apa kegiatan organisasi tersebut,” lanjutnya.

Ketika disinggung terkait hak-hak yang diterima orgnisasi dari laporan tersebut, Sujana menuturkan bahwa di Kabupaten Bogor ini tidak ada bantuan secara materi yang diberikan pemerintah langsung kepada organisasi. Kesbangpol, lanjutnya, dalam hal ini hanya bertindak sebagai pengarah, pembina, serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan program kerja Kesbangpol. Berharap bantuan materi secara langsung dari Kesbangpol, kata Sujana, adalah sesuatu yang sangat tidak mungkin untuk saat ini. Alasan yang ia utarakan lantaran pemerintah tak menganggarkan dana bantuan langsung untuk Ormas maupun LSM.

Meski begitu, ia menegaskan jika Kesbangpol siap untuk memberikan berbagai fasilitasi kegiatan-kegiatan seperti pelatihan maupun pembinaan kemandirian organisasi. Sujana mencontohkan, jika sebuah usaha organisasi aktif dalam bidang peternakan dan pertanian, bukan tidak mungkin Kesbangpol akan ikut membantu memfasilitasi program tersebut pada dinas terkait untuk dibantu, dibina, dan difaslitasi.

“Nah, kalau organisasinya tidak pernah dilaporkan secara tertulis, apalagi secara lisan, bagaimana kita bisa tahu kegiatannya? Jadi saya tetap menghimbau agar setiap organisasi dan LSM yang terdaftar laporkan kegiatan. Kalau tidak bisa tiga bulan, bisa enam bulan sekali, atau maksimal setahun sekali. Kalau tidak paham, datang ke sini. Kita bina dan arahkan,” pungkasnya. (Man)

Beritasepekan.Net

Beritasepekan.net tidak hanya menerbitkan portal berita online, kami juga menerbitkan buletin / tabloid mingguan yang kami rangkum dalam waktu 1 minggu terakhir.

Related Articles

Close